Sistem Mowindahako bagi Pemuda Kurang Mampu

Oleh: H. Basaula Tamburaka
Penulis adalah budayawan Tolaki

𝑃𝑜’𝑜𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑘𝑜’𝑎 𝑛𝑜’𝑡𝑒𝑤𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑜’𝑜𝑛𝑜 𝑘𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑎’𝒉𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑝𝑢 𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑚𝑒𝑠𝑎𝑛𝑔𝑔𝑖𝑛𝑎
Belumlah sempurna hidup seseorang mana kala belum menikah atau mowindahako.
—————

Mungkin di antara pemuda atau keluarga yang kurang mampu secara ekonomi, baik suku Tolaki, terutama suku lain, tetapi berhasrat menikahi anak 𝑙𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑁𝑑𝑜𝑙𝑎𝑘𝑖. Akan tetapi, adat suku Tolaki yang disebut 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 menjadi batu sandungan atau sebagai penghalang. Tentu pemuda yang bersangkutan sudah memiliki tekad dan percaya diri dalam menghadapi sistem 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 Tolaki tersebut.

Dalam benaknya harus mencari informasi kepada salah satu tokoh adat Tolaki yang bermukim di kampung atau bermukim di kelurahan datang menyampaikan keberadaannya bahwa yang bersangkutan secara terbuka kurang mampu secara ekonomi. Padahal, mungkin sudah ada 𝑙𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑇𝑜𝑙𝑎𝑘𝑖 sebagai pilihannya (𝑠𝑎𝑟𝑎𝑝𝑢𝑛𝑜).

Tokoh adat yang dituakan di kampung atau di kelurahan tersebut akan merespon. Ia akan segera mengurusnya sesuai ketentuan sistem 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜, sebagai implementasi hukum adat perkawinan Tolaki. Saat itu juga oleh tokoh adat, ia diberi tahu untuk mempersiapkan biaya yang paling utama yakni 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 atau isi pokok adat 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜. Apa saja 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 itu? Di bagian selanjutnya, akan dijelaskan.

Hukum adat perkawinan Tolaki memerintahkan kepada perangkat adat terdiri 𝑝𝑢’𝑢𝑡𝑜𝑏𝑢, 𝑡𝑜’𝑜𝑛𝑜𝑚𝑜𝑡𝑢𝑜, 𝑠𝑎𝑟𝑒𝑎𝑛𝑔, 𝑜𝑡𝑎𝑑𝑢, 𝑝𝑜𝑠𝑢𝑑𝑜, 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑎, dan 𝑝𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎 agar secepatnya menangani kasus seperti ini. Apalagi jika yang bersangkutan anak muda di luar etnis Tolaki karena iktikad baik bersangkutan dengan tekad berani telah melaporkan keberadaannya. Menurut hemat penulis, yang penting syarat pokok adat terpenuhi yaitu 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 yang ditambah wajib 𝑚𝑜𝑚𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑟𝑎, karena fungsi 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑟𝑎 melegitimasi hukum adat perkawinan Tolaki.

Penanganan semacam ini mengisyaratkan nilai-nilai yang terkandung dalam 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑟𝑎 yang dapat menyatukan keduanya yang berlatar belakang berbeda suku dan agama tanpa melihat keberadaan pemuda atau keluarga yang bersangkutan dari mana asalnya dan kemampuan ekonominya. Hal ini sebagaimana filosofi 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑟𝑎 yang terdiri tiga jalinan rotan adalah melambangkan kesungguhan dan keseriusan untuk bersatu antara Tuhan, agama, pemerintah dan rakyat serta adat-istiadat.

Dari penjelasan di atas, kita ketahui dari tokoh adat bahwa mereka dibri tahu untuk mempersiapkan roh 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 yang terdiri atas 1 pis kaci yang wajib dihadirkan, 1 ekor kerbau, 1 set 𝑒𝑛𝑜-𝑒𝑛𝑜 perhiasan wanita, dan 1 set gong. Ketiga benda adat ini cukup 𝑛𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎 artinya disubtitusi yaitu pengganti uang masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika ditotal biaya 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 adalah Rp750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), di luar kain kaci.

Sistem 𝑛𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎 atau subtitusi nilai uang adalah hasil keputusan para tokoh adat dan pemerintah pada tahun 1996 di Unaha dan tahun 2002 di Kendari. Aturan ini wajib dipedomani seluruh perangkat adat Tolaki tentang isi pokok adat berlaku di seluruh wilayah daratan orang Tolaki Konawe–Mekongga.

Jika mencermati adanya sistem subtitusi (𝑛𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎) itu sebagai pertanda bahwa adat 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 tidak kaku yang mampu menyesuaikan perkembangan zaman dan dikondisikan menurut masing-masing wilayah daerah Tolaki yang sangat luas. Sekarang ini daerah otonom wilayah Tolaki, ada delapan kabupaten/kota se-Sulawesi Tenggara.

𝗕𝗶𝗮𝘆𝗮 𝗠𝗼𝘄𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵𝗮𝗸𝗼 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝘂𝗱𝗮 𝗞𝘂𝗿𝗮𝗻𝗴 𝗠𝗮𝗺𝗽𝘂

Arti 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 adalah penyerahan pokok adat dan penyerahan seserahan adat lainnya kepada keluarga mempelai wanita. Pada saat digelar 𝑚𝑜𝑚𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟𝑎 adat, dihadiri kedua belah pihak keluarga. Beberapa bagian adat 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 seperti tahapan perkawinan dan syarat-syarat adat lain, di sini tidak lagi dibebankan bagi keluarga tidak mampu. Hal yang utama adalah sebagai berikut:

Isi pokok adat dan seserahan adat lainnya, yakni:
a. Satu pis kain kaci dengan harga pasaran lokal Rp100.000 (seratus ribu rupiah) ini, berbentuk kain kaci tidak boleh nilungga, 1 ekor kerbau sara, 1 set 𝑒𝑛𝑜-𝑒𝑛𝑜 emas, 1 set gong/𝑡𝑎𝑤𝑎-𝑡𝑎𝑤𝑎 𝑠𝑎𝑟𝑎. Ketiganya dapat disubtitusi (𝑛𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎), masing-masing Rp250.000. Kemudian, dimasukkan ke dalam amplop yang diletakkan bersamaan 1 pis kain kaci. Jika dinilai secara rupiah, keseluruhan 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 adalah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah). Inilah pokok adat yang wajib disiapkan.

b. Tawano kasu atau daun pokok adat yang lazimnya 16 sampai dengan 80 sarung adat. Di sini, cukup 1 lembar sarung cap Gajah Duduk. Begitu pula 𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎 atau pengganti pengasuhan anak, biasanya 5 jenis, tetapi cukup 1 lembar sarung 𝑛𝑖𝑙𝑢𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑜’𝑠𝑎𝑟𝑎. Berikutnya, 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 1 lembar sarung dengan harga pasaran lokal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak disubtitusikan uang. Selanjutnya, 𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑒𝑎𝑛𝑎 1 lembar sarung dengan harga pasaran lokal Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), tidak disubtitusikan uang.

c. Bahwa isi pokok adat dan seserahan adat lainnya dan 2 lembar sarung di atas, yakni Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dimasukkan ke dalam amplop berdampingan isi adat pokok yakni Rp900.000,00 +200.000,00 = Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Inilah nilai uang 𝑝𝑢’𝑢𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢 di tambah 𝑡𝑎𝑤𝑎𝑛𝑜 𝑘𝑎𝑠𝑢!

𝗕𝗶𝗮𝘆𝗮 𝗠𝗼𝘄𝗶𝗻𝗱𝗮𝗵𝗮𝗸𝗼 𝗧𝗶𝗱𝗮𝗸 𝗟𝗲𝗯𝗶𝗵 𝗦𝗲𝗽𝘂𝗹𝘂𝗵 𝗝𝘂𝘁𝗮
Adapun kini tambahan biaya, yaitu menyiapkan jasa 𝑡𝑜𝑙𝑒𝑎 𝑝𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑟𝑎 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jasa imam desa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Selain itu, yang berhubungan syariat Islam, harus disiapkan mahar 𝑝𝑜𝑝𝑜𝑙𝑜 atau mas kawin 88 real. Jika di-kurs-kan, sekitar Rp480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian wajib memiliki buku nikah senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan total Rp. 3.480.000. Jika ditambah pokok adat di atas yakni Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Jadi, total keseluruhan adalah Rp4.580.000,00 (empat juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
Inilah biaya 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 bagi pemuda atau keluarga kurang mampu secara ekonomi. Di sinilah berlaku sah menurut adat 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 dan sah menurut syariat Islam.

Terakhir, jika memilih pesta sederhana (bukan syarat 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜), menghubungi aparat desa dan imam desa yang intinya untuk doa selamatan, kurang lebih (tentatif) Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang ini, istilahnya sebagai 𝑘𝑖𝑛𝑎𝑛𝑜 𝑜𝑎𝑝𝑖 atau dimakan api. Jika ditotal secara keseluruhan yang dikeluarkan bagi pemuda yang kurang mampu dengan pesta sederhana di dalamnya, sebesar Rp7.580.000,00 (tujuh juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).

Alhamdulillah dengan biaya sebesar di atas, ia sudah mendapat gadis pujaannya. Mungkin selama ini, beredar stigma dalam masyarakat bahwa menurut 𝑙𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑚𝑜𝑚𝑎𝒉𝑒 𝑁𝑑𝑜𝑙𝑎𝑘𝑖 dengan sistem 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 atau melamar, sepertinya amat ribet dan mahal maharnya. Akan tetapi, faktanya biaya yang dikeluarkan seperti rincian di atas tidak sampai sepuluh juta rupiah.

Maka dengan tulisan singkat ini, terjawab atas pertanyaan para fesbuker seperti antara lain Anang Kamboja bahwa “kasihan yang kurang mampu yang tidak bisa 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜”. Keluhan lainnya dari Kembang Kelana: “kasihan kami yang kerja kasar, jangankan untuk ikut semua, untuk makan saja susah, pilihan terbaik adalah jomblo abadi”. Sebagai tanggapan di atas, silakan baca tulisan saya yang berjudul “Perkawinan Orang Tolaki Tidak Sah Mana Kala Tidak Mowindahako” di Facebook, Selasa 24/2/2019.

Sebagai budayawan Tolaki, saya mengimbau kepada siapa saja anak muda yang sudah akil baliq, jangan sekali kalian memilih status jomblo abadi.

 

𝗠𝗲𝗿𝗮𝗽𝘂 𝗛𝘂𝗸𝘂𝗺𝗻𝘆𝗮 𝗪𝗮𝗷𝗶𝗯 𝗯𝗮𝗴𝗶 𝗣𝗲𝗺𝘂𝗱𝗮 𝗧𝗼𝗹𝗮𝗸𝗶
Sesungguhnya orang Tolaki sejak dahulu kala di zaman kerajaan melarang sifat dan karakter semacam di atas yakni status memilih jomblo. Hal ini sama pula bagi wanita yang memilih status 𝑙𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑙𝑎𝑎𝒉𝑜. Karena berlaku 𝑜𝑙𝑖𝑤𝑖 atau petuah nenek moyang orang Tolaki sebagai berikut: 𝑝𝑜’𝑜𝑝𝑜 𝑛𝑜𝑘𝑜𝑎 𝑛𝑜 𝑡𝑒𝑤𝑎𝑙𝑖 𝑡𝑜’𝑜𝑛𝑜 𝑘𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑎 𝒉𝑜𝑟𝑖𝑛𝑔𝑔𝑖 𝑚𝑒𝑟𝑎𝑝𝑢. Artinya, belumlah sempurna hidup seseorang, manakala belum menikah atau merapu. Selain petuah leluhur tersebut, ajaran agama Islam sangat melarang pemuda-pemudi yang sudah mapan memilih jomblo abadi. Rasulullah SAW memerintahkan umatnya kawin, karena hukumnya wajib. Siapa saja umatnya yang menikah menurut syariat Islam adalah mengikuti Sunnah Rasulullah SAW.

Terjadinya perkawinan sistem 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 bagi pemuda kurang mampu tersebut sebagai anak muda, adalah bagian dari keterbukaan yang bersangkutan dengan beritikad baik dan mengakui keberadaan atau kondisinya, apa adanya. Apalagi berlaku perkawinan normal, tidak kawin lari atau 𝑚𝑜𝑚𝑏𝑜𝑙𝑎𝑢𝑎𝑘𝑜 sebagaimana tren dewasa ini adalah mencari titik temu agar sistem mowindahako orang Tolaki berjalan baik dan bermartabat.

Sebagai penutup, leluhur orang Tolaki berpesan agar 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 disederhanakan atas pelaksanaannya adat atau 𝑜’𝑠𝑎𝑟𝑎. Hal ini berdasarkan prinsip orang Tolaki yakni 𝑘𝑒𝑛𝑜 𝑡𝑎’𝑎 𝑘𝑎𝑑𝑢𝑘𝑖 𝑜’𝑠𝑎𝑟𝑎 𝑛𝑔𝑔𝑜 𝑚𝑜𝑘𝑜𝑛𝑔𝑔𝑎𝑑𝑢𝑖, 𝑡𝑜’𝑜𝑛𝑜 𝑚𝑒𝑜𝒉𝑎𝑖 𝑛𝑔𝑔𝑜 𝑚𝑜𝑘𝑜𝑛𝑔𝑔𝑜𝑎𝑖, 𝑝𝑎𝑚𝑎𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑚𝑜𝑘𝑜 𝑚𝑏𝑜𝑛𝑜𝑖. Artinya, jika 𝑜’𝑠𝑎𝑟𝑎 tidak cukup sesuai nilai mencukupkan, maka adat yang mencukupkan, sanak keluarga yang menggenapkan, dan pemerintah yang memutuskan. Dengan prinsip tersebut, maka semaksimal mungkin menghindari sesuatu yang ribet dan biaya mahal.

Kenapa harus demikian? Karena orang Tolaki Konawe–Mekongga sejak dari dulu menerapkan tiga sistem nilai budaya 𝑘𝑎𝑙𝑜𝑠𝑎𝑟𝑎 yaitu 𝑚𝑒𝑑𝑢𝑙𝑢 𝑚𝑒𝑝𝑜𝑘𝑎𝑠𝑢 𝑎𝑡𝑒 𝑝𝑢𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑎𝑜 𝑚𝑜𝑟𝑜𝒉𝑎 𝑚𝑜𝑟𝑜𝑛𝑖 𝑚𝑏𝑢’𝑢 𝑚𝑏𝑢𝑛𝑑𝑖 𝑚𝑜𝑛𝑎𝑝𝑎 𝑚𝑏𝑢’𝑢 𝑛𝑑𝑎𝑤𝑎𝑟𝑜. Artinya, persatuan dan kesatuan, kesucian dan keadilan serta ketenteraman dan kesejahteraan 𝐼 𝑊𝑢𝑡𝑎 𝑁𝑑𝑜𝑙𝑎𝑘𝑖.

Kata kunci, sejatinya sistem 𝑚𝑜𝑤𝑖𝑛𝑑𝑎𝒉𝑎𝑘𝑜 yang sudah berlangsung lama itu sebagai peninggalan leluhur orang Tolaki adalah mampu mengikuti perkembangan zaman milenial dewasa ini. Insyaallah.

𝑇𝑎’𝑎𝑏𝑒 𝐼𝑛𝑔𝑔𝑜𝑚𝑖𝑢.

Kendari, 08 Agustus 2020

Catatan: Esai ini pertama kali dimuat di Fanpage/Pustaka Kabanti Kendari, 27 Agustus 2020.